Seiring dengan terbukanya pasar Indonesia di mata dunia, proses pertukaran devisa terjadi begitu cepat, salah satunya melalui proses ekspor dan impor. Tujuan utama dari pelaksanaan impor adalah untuk memenuhi segala kebutuhan Negara, sembari menguatkan hubungan dagang dan bilateral dengan Negara sahabat.

Karena impor memiliki dampak besar pada devisa dan keberlangsungan hidup sebuah Negara, maka dari itu ia diatur secara tertulis dalam Undang-undang. Tujuannya adalah untuk melakukan kontrol terhadap kegiatan impor. Sehingga tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan dan hukum yang berlaku.

Ketentuan Umum di Bidang Impor

Ketentuan umum untuk kegiatan impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia 54/M-DAG/PER/10/2009. Berikut adalah pemaparannya dikumpulkan oleh tim Jasa Import.

Peraturan Perdagangan Impor Ri
Peraturan Perdagangan Impor Ri

Ketentuan hukum

Beberapa catatan dalam peraturan perundangan terkait impor adalah;

  • Berlaku sejak tahun 2009.
  • Penyempurnaan atas putusan menteri bidang Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997. Sejak disepakati, peraturan lama tak lagi berlaku.
  • Berada di bawah Kementerian Perdagangan Indonesia, yang berwenang secara penuh untuk melakukan proses peninjauan hingga monitoring kegiatan impor barang.

Makna impor

Secara gamblang pemaknaan impor dibagi dalam beberapa poin;

  • Impor merupakan kegiatan pemasukan barang dari luar ke dalam negeri.
  • Barang yang masuk dalam kategori impor adalah segala hal yang bisa diperjual belikan, digunakan, dipakai, dan dimanfaatkan. 
  • Pihak impor disebut sebagai importir, yang terdiri atas individual ataupun kelompok usaha serta institusi kelembagaan. 
  • Kegiatan impor hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mengantongi identitas Angka pengenal Importir atau API.
  • API hanya boleh diterbitkan oleh pihak kementerian. Begitu juga dengan pencabutan dan pembekuannya.

Pengaturan barang impor

Barang impor memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut;

  • Harus berupa barang baru.
  • Barang yang tidak termasuk dalam kategori baru dapat tetap diimpor (disebut sebagai barang tertentu), namun setelah melalui pengecekan langsung oleh kementerian.
  • Barang ilegal dan berbahaya menurut peraturan Negara tidak boleh dimasukan dalam daftar impor.
  • Barang yang diimpor harus memenuhi syarat keamanan, perlindungan untuk konsumen, perlindungan kesehatan untuk lingkungan, sosial, budaya, bahkan hidup masyarakat.

Standar Operasional impor

Impor dilakukan melalui standar operasional prosedur yang ketat, antara lain;

  • Pengecekan API oleh pihak kementerian.
  • Pengecekan keperluan penggunaan barang impor, apakah untuk digunakan sendiri, diperdagangkan, atau dipindahtangankan.
  • Pengeluaran surat resmi izin impor.
  • Pemantauan dan pengecekan jalur serta teknis impor.
  • Terdapat larangan pelaksanaan impor terhadap barang tertentu, atau destinasi daerah tertentu.
  • Seluruh layanan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan didasarkan pada ketentuan hukum yang valid.
  • Pelaksanaannya tetap mengacu pada Standar Operasional Prosedur dan Service Level Arrangement yang telah disesuaikan.

Sanksi pelanggaran ketentuan impor

Bagi para importir yang curang, terdapat beberapa sanksi yang tertera dalam perundangan, yaitu;

  • Dilakukannya pembekuan atau skorsing terhadap API. Dalam kasus ini, importir tidak akan bisa melakukan kegiatan impor barang untuk rentang waktu yang telah ditentukan.
  • Diberlakukannya pencabutan API. Jika kondisi ini berlangsung, maka importir sudah tidak memiliki izin legal untuk melakukan kegiatan impor. Dan ini menandakan yang bersangkutan sudah masuk dalam catatan hitam kementerian.

Itulah ketentuan umum yang berlaku untuk pelaksanaan impor barang di Indonesia. Saat ini, segala keputusan yang dahulu dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan akan disesuaikan dengan acuan baru yang ada di Kementerian Perdagangan.

Segala bentuk kecurangan dan pelanggaran selama kegiatan impor akan ditindaklanjuti secara hukum, dan dijatuhi sanksi sesuai yang ditetapkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *